Tindakan suap dan praktik korupsi di industri konstruksi nyatanya lebih sering terjadi dari yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan proses konstruksi yang memakan waktu yang lama dan proses perizinan yang sulit, sehingga memberikan pemegang wewenang untuk melakukan tindak korupsi. Selain itu jumlah uang yang besar, industri yang kompetitif, dan batas waktu sempit  membuat pelaku-pelaku yang terlibat dalam proyek konstruksi berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi anti-bribery yang tepat untuk mengatasi permasalahan suap dan korupsi untuk proyek konstruksi di era digital.

Apa itu Anti-Bribery

Anti bribery merupakan tindakan untuk mencegah praktik suap dari berbagai sektor industri, baik pemerintahan maupun swasta. Suap adalah tindakan memberikan, menawarkan, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai seperti uang, barang, jasa, atau keuntungan lainnya dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak sah dan ilegal.

Tindakan suap dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam satu instansi secara cepat atau lambat. Dampak yang dihasilkan dari tindakan ini dapat berupa penurunan reputasi dan kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, dan investor. Selain itu, perusahaan akan mengalami kerugian finansial akibat adanya aktivitas penggelapan uang yang berakibat pada keuangan perusahaan secara langsung.

Baca juga: Langkah Integrasi Kebijakan Sistem Manajemen Anti Suap di Perusahaan

Strategi Anti-Bribery untuk Proyek Konstruksi

Praktik suap dan korupsi di industri konstruksi tidak dapat dihindari. Namun, bukan berarti tidak dapat dicegah dan dikendalikan. Berikut adalah strategi anti-bribery untuk proyek konstruksi:

1. Menggunakan Satu Sistem dalam Satu Platform

Penting untuk memiliki sistem yang terintegrasi dalam satu platform sehingga pemangku kepentingan dapat melacak proses dan perkembangan manajerial proyek konstruksi. Hal ini dapat mencegah adanya manipulasi data, informasi, maupun keuangan yang tidak sah sehingga dapat mengurangi tindakan suap dan korupsi di kemudian hari.

2. Komunikasi yang Terbuka

Puncak manajemen harus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang terbuka, sehingga tenaga kerja dapat menyuarakan kekhawatiran mereka secara terbuka. Kebijakan yang tegas dan pengungkapan pelanggaran tindakan suap dan korupsi menjadi penting dan efektif. Hal ini akan menyebabkan tenaga kerja menjadi lebih yakin bahwa laporan mereka akan diproses dengan baik.

3. Pelatihan secara Berkala

Penting bagi tenaga kerja untuk memahami dan menerima kebijakan pencegahan penyuapan dan korupsi. Pelatihan anti-bribery ini harus menjelaskan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima. Pelatihan ini harus menanamkan tindakan yang benar dalam memberantas korupsi. Selain itu, karyawan harus menyadari dampak yang akan terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat dan tanggung jawab mereka dalam mencegahnya dalam sehari-hari.

4. Melakukan Penilaian Risiko secara Berkala

Penting bagi perusahaan konstruksi untuk melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap area dan proses konstruksi yang rentan terhadap tindakan suap. Pastikan Anda memiliki prosedur dan kebijakan yang tepat untuk mengambil tindakan jika terjadi praktik suap dan korupsi.